channelinfo.id/ – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang 70 atau masih dalam kategori rentan. Untuk itu, lembaga antirasuah itu menekankan agar kepemimpinan di semua level dapat bekerja sesuai peraturan.
Demikian diungkapkan Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK Brigjend Pol Bahtiar Ujang Purnama pada Rapat Koordinasi (Rakor) Tata Kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) 2025 di Aula Brigjend KH Syamun Pemkab Serang, Rabu (1/10/2025). Hadir Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah dan Wakil Bupati Serang M Najib Hamas, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Serang Zaldi Dhuhana, dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Serang Rudy Suhartanto.
Pada kesempatan itu, Bahtiar memaparkan soal tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi yang bisa diterapkan di Kabupaten Serang. Bahtiar mengaku mendukung langkah Bupati Serang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan tugas pihaknya yaitu memastikan bahwa pemerintahan bersih dari korupsi.
“SPI Pemkab Serang masih dalam kategori rentan atau nilainya 70. Meski demikian, kami optimistis di bawah kepemimpinan Bupati Ratu Zakiyah, Pemkab Serang bisa lebih baik lagi,” ujarnya.
Untuk itu, Bahtiar menekankan agar kepemimpinan di semua level dapat bekerja sesuai peraturan, selain harus dibangun soliditas agar produk yang dihasilkan valid.
“Kita mendukung bersama upaya-upaya yang dilakukan Bupati Serang untuk menyentuh titik-titik krusial,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah (Zakiyah) menegaskan komitmen pemerintahannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Zakiyah pun menyambut baik dan mendukung penuh setiap upaya supervisi dan pendampingan yang dilakukan KPK di wilayah Kabupaten Serang. Zakiyah juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK dan jajaran yang hadir memenuhi undangannya untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih di Pemkab Serang.
Yang dipaparkan KPK, ditegaskan Zakiyah, menjadi bahan pihaknya untuk melakukan perbaikan ke depan. Zakiyah juga meminta petunjuk dan arahan, pendampingan kepada KPK sehingga ada perbaikan tatakelola pemerintahan. Menurut Zakiyah, fasilitasi dan arahan dari tim Korsupgah KPK diyakini dapat membantu Pemkab Serang mengidentifikasi akar permasalahan, mengatasi kendala yang ada, serta merumuskan solusi dan langkah pencegahan korupsi.
“Ke depan untuk perbaikan tentu kami perlu pendampingan khusus dari KPK,” pinta politisi PAN ini.
Zakiyah juga menegaskan komitmennya di hadapan Bahtiar jika di pemerintahannya tidak ada jual beli jabatan dalam proses mutasi maupun rotasi jabatan di lingkup Pemkab Serang untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mencegah tindakan korupsi. Zakiyah pun mengapresiasi seluruh perangkatnya yang menunjukkan dedikasi dalam memenuhi delapan area intervensi MCP.
“Kita harus bekerja lebih giat, lebih cerdas, dan lebih teliti. Masih ada ruang untuk perbaikan dan target kita di 2025 iti mencapai skor lebih tinggi, dan lebih penting memastikan bahwa setiap indikator yang terpenuhi benar-benar mencerminkan perbaikan nyata dalam sistem tata kelola kita,” tandas istri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) ini. (Ms/Nc)
