Channelinfo.id — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menegaskan komitmennya untuk menjaga kondusivitas wilayah guna terus menarik minat investor. Itu disampaikan Gubernur Banten Andra Soni pada Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Terpadu Nasional Pengawasan Organisasi Masyarakat (Ormas) di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten, Rabu (5/11/2025).
Andra mengatakan, digelarnya Rakor Tim Terpadu Nasional Ormas menjadi bagian dari upaya strategis Pemprov Banten untuk memastikan peran Ormas tetap selaras dengan stabilitas daerah dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Andra, Rakor Ormas perlu digelar secara berkala, karena keberadaan Ormas berperan penting menjaga kondusivitas wilayah dan menjaga pertumbuhan di Banten. Andra juga mengapresiasi langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menghadirkan berbagai narasumber kompeten pada Rakor.
“Diskusi berbasis data ini sangat membantu merumuskan solusi atas gangguan stabilitas, termasuk aksi demonstrasi yang pernah terjadi di kawasan industri,” tutur Andra.
Berdasarkan data Baintelkam Polri, disebutkan Andra, dari 30 Kawasan Industri yang ada di Indonesia terdapat berbagaÌ kasus gangguan keamanan oleh oknum atau pihak tertentu sepanjang 2024. Namun, kata Andra, di Banten terus mengalami penurunan kasus gangguan keamanan dan pihaknya terus mengupayakan agar hal-hal yang mengganggu stabilitas daerah dan iklim investasi dapat diatasi.
“Tadi ada datanya bahwa ada demo, ada lain-lain juga (gangguan keamanan-red), tapi seiring waktu di Banten semakin menurun (kasus gangguan keamanan-red). Alhamdulillah, realisasi investasi di Banten juga lebih maksimal dan akan terus meningkat lagi bilamana kita bisa mengatasi gangguan tersebut,” ujar Andra.
Baca Juga
Andra pun meminta komitmen seluruh pihak, mulai dari Kepolisian, Ormas, hingga lembaga terkait dalam menjaga kondusivitas wilayah yang dinilai akan menentukan keberhasilan menciptakan stabilitas ekonomi yang berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Banten.
“Ini juga agar investasi tumbuh, kemudian berdampak pada pertumbuhan ekonominya juga meningkat, sehingga angka kemiskinan dan pengangguran turun,” tandas Kader Gerindra tersebut.
Baca Juga
Di tempat yang sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Banten Novriyadi Purwansyah menyambut baik kegiatan Rakor yang digelar Kemendagri di wilayahnya. Novriyadi menilai, Rakor Forum Ormas menjadi momentum penting untuk menunjukkan kesiapan dan keseriusan Pemprov Banten dalam menjaga iklim investasi.
“Ini kesempatan baik buat Pemprov Banten, karena mendapat kesempatan diselenggarakan kegiatan ini (Rakor Ormas-red) di sini (Banten-red). Prinsipnya, bagaimana kita ingin menjaga kondusivitas di daerah agar investasi terjaga, sehingga bisa menunjang pertumbuhan perekonomian,” ujarnya.
Novriyadi menegaskan, pihaknya akan terus menjaga sinergitas antarunsur pemerintahan, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memastikan komunikasi dan koordinasi berjalan baik. Termasuk, di dalamnya upaya edukasi dan pembinaan kepada Ormas dan masyarakat.
“Upaya yang sudah dilakukan kami Bakesbangpol, di antaranya kami sudah memberikan edukasi dan pembinaan kepada Ormas maupun unsur masyarakat agar dapat menjaga kondusivitas wilayah, sehingga bisa menarik investor dan menjaga iklim investasi di Banten,” ungkapnya.
Novriyadi menambahkan, pihaknya juga membuka ruang bagi pelaku industri yang merasa terganggu oleh oknum Ormas untuk melapor, baik melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) maupun Bakesbangpol.
“Kita Bakesbangpol juga menjadi bagian yang bisa memfasilitasi pelaku usaha industri di Banten,” jelasnya.
Baca Juga
Terkait itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar Baharuddin mengungkapkan, jumlah Ormas di Indonesia mencapai 635.106 lembaga per November 2025, dengan 28.139 lembaga di antaranya berada di Banten. Bahtiar juga menilai pentingnya pengawasan Ormas untuk menjaga stabilitas ekonomi dan investasi. Bahtiar juga berpesan agar Pemprov Banten bisa melakukan pengawasan terhadap Ormas agar tetap sejalan dengan semangat kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila.
“Pengawasan terhadap Ormas ini penting agar perannya tetap sejalan dengan semangat kebangsaan, tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif,” ujarnya. (adv)***
