Channelinfo.id – Pemerintah Pusat mengalokasikan kuota sebanyak 350.000 Rumah Susun (Rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) secara nasional tahun ini.
Demikian diungkapkan Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma saat ditemui awak media usai acara Ngopi Bareng Ngobrol Santai yang digelar Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Banten di Ballroom Swiss-Belinn Hotel, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Rabu (28/1/2026).
Herdi mengapresiasi kontribusi Dewan Pimpinan DPD REI Banten dalam penyediaan rumah subsidi bagi MBR sepanjang m 2025. Menurut Herdi, peran aktif para pengembang yang tergabung dalam REI Banten sangat membantu pemerintah dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat, khususnya MBR di Banten.
“Tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan kuota KPR FLPP sebesar 350.000 unit secara nasional,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ditegaskan Herdi, pihaknya mendukung penuh upaya pemenuhan kepemilikan rumah bagi masyarakat Banten melalui program tersebut. Saat ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera juga tengah merumuskan kebijakan pembangunan rumah susun bagi MBR di kawasan perkotaan.
“Diharapkan tahun ini tersedia lebih banyak rusun yang dapat dibiayai melalui skema KPR FLPP, khususnya di Banten,” harapnya.
Melalui kolaborasi antara bank penyalur, pengembang perumahan subsidi, serta dukungan penuh dari Kementerian PKP, Herdi optimistis, target penyaluran KPR FLPP sebanyak 350.000 unit pada 2026 ini tercapai sesuai rencana. (Ms/Nc)


