Channelinfo.id- Wali Kota Cilegon Robinsar mengingatkan agar perencanaan pembangunan harus disusun dengan tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Artinya, belajar dan merencanakan pembangunan tidak boleh sia-sia.
Demikian disampaikan Robinsar pada Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon Tahun 2027 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Cilegon di Aula Bapperida Kota Cilegon, Rabu (17/12/2025).
Forum juga dihadiri Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ichwan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Cilegon, Akademisi, perwakilan dunia usaha, serta unsur masyarakat.
Robinsar menilai, FKP menjadi ruang strategis untuk melahirkan pemikiran dan uji gagasan dalam merumuskan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pihaknya juga mengundang sejumlah pihak terkait sebagai bagian dari upaya menjaring masukan dalam penyusunan arah pembangunan daerah ke depan.
“Ini awal proses perencanaan yang kami harapkan dapat melahirkan pemikiran dan uji gagasan untuk pembangunan Kota Cilegon ke depan,” ujar Robinsar.
Baca Juga
Robinsar mengingatkan agar perencanaan pembangunan tidak hanya berdasarkan keinginan pemerintah, melainkan juga masukan dari berbagai pihak. Robinsar pun mengapresiasi saran dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari lembaga, akademisi, maupun masyarakat sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan pembangunan.
“Kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah tentu memiliki konsekuensi dan kami siap menampung serta bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang diambil,” tegas Robinsar.
Robinsar juga mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif dan berkualitas. Perencanaan pembangunan, kata Robinsar, jangan hanya berorientasi pada ketersediaan anggaran, melainkan harus ada dampak dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca Juga
“Jangan sampai anggaran ada tapi kualitasnya kurang jelas. Kita ingin anggaran efektif, berkualitas, dan memberikan dampak nyata. Belajar dan merencanakan pembangunan tidak boleh sia-sia,” pesan Politisi Golkar ini.
Robinsar juga mengaku, pihaknya sudah mengevaluasi kondisi fiskal daerah, termasuk pengalaman defisit tahun sebelumnya yang menjadi pembelajaran bersama.
“Ini agar ke depan pengelolaan keuangan daerah lebih prudent dan terukur, dengan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan seluruh pemangku kepentingan,” tandas Robinsar.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ikhwani menegaskan komitmen lembaganya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara objektif, kritis, dan konstruktif demi memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif dan akuntabel. Pihaknya memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran diarahkan untuk menghasilkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Anggaran daerah tidak boleh sekadar bersifat administratif, melainkan harus jadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pembangunan berkelanjutan, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat,” terang Rizki. (Ms/Nc)
