Channelinfo.id-Keberadaan beberapa industri raksasa di kawasan Bojonegara-Puloampel, Kabupaten Serang, termasuk puluhan perusahaan tambang dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di dalamnya dinilai tidak berdampak terhadap masyarakat sekitarnya.
Demikian disampaikan Zakiyah saat Audiensi dengan Anggota Komisi V DPR RI usai Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik ke Jalan Tol Serang-Panimbang di Plaza Tol Wika Serang-Panimbang di Desa Kaduagung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Kamis (22/1/2026).
Saat Kunker, turut mendampingi yakni Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga Triono Junoasmono, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kemen PU Dedi Gunawan, dan sejumlah Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Serang.
Zakiyah dalam siaran pers yang disampaikan melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik) Kabupaten Serang menyampaikan terkait dibangunnya Exit Tol di Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan sebagai pintu Rumah Sakit (RS) Adhyaksa Banten sebagai upaya mempercepat akses pelayanan masyarakat di bidang kesehatan. Zakiyah juga membahas salah satu bangunan SDN di Kecamatan Cikeusal yang lokasinya berada di jalur Tol Serang-Panimbang yang harus segera direlokasi. Zakiyah pun meminta dorongan Anggota DPR RI agar relokasi SDN dipercepat, karena sudah banyak aduan dari masyarakat.
Zakiyah juga menyampaikan, jika di wilayahnya memiliki wilayah kawasan industri, terutama di Kecamatan Bojonegara dan Puloampel yang dinilai keberadaannya belum berdampak terhadap masyarakat sekitarnya.
Baca Juga
“Miris, sudah puluhan tahun dengan jumlah masyarakat sebanyak 30.881 jiwa berada di kawasan industri besar seperti PT Wilmar Grup, PGN (Perusahaan Gas Negara), PT Candra Asri dan industri besar lainnya tidak merasakan dampaknya,” tukas politisi PAN ini.
Meski wilayah industri, menurut Zakiyah, tidak berbanding lurus dengan fasilitas yang didapatkan, dimana infrastruktur jalan hanya ada dua jalur.
“Mereka ingin pelebaran jalan itu, sudah puluhan tahun mereka nantikan, itu janji Pemerintah Pusat sampai detik ini belum ada,”keluh istri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) ini.
Baca Juga
Zakiyah mengaku, pihaknya sudah menemui Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan menyampaikan secara langsung permohonan agar segera dilakukan pelebaran pembangunan Jalan Serang-Bojonegara karena kondisinya dinilai sangat krodit, ditambah adanya aktivitas tambang sebanyak 47 perusahan tambang di wilayah tersebut.
“Ini dampak dari ditutupnya tambang yang ada di wilayah lain, maka wilayah strategis untuk penambang berpindah ke wilayah Bojonegara dan Puloampel, dan itu sangat-sangat krodit,” jelas pemilik Ponpes di Kecamatan Pabuaran ini.
Oleh karena itu, mendesak Komisi V DPR RI agar dapat mendorong Menteri PU melakukan percepatan pembangunan Pelebaran jalan Serdang-Bojonegara yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
Sementara itu, Ketua Rombongan Kunker Spesifik selaku Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan, siap mendukung dan akan mendorong Kementerian PU agar segera melakukan pelebaran Ruas Jalan Serdang-Bojonegara-Merak (SBM). Ridwan berjanji, pihaknya akan memperjuangkan aspirasi Bupati Serang tersebut.
Dukungan juga disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Banten I Pandeglang-Lebak Ahmad Fauzi yang berjanji akan mengawal dan memastikan kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan nasional (BPJN) Banten untuk melakukan pelebaran jalan di ruas SBM yang saat ini tengah diproses.
Baca Juga
“Kita menunggu DED dari Pemprov Banten. Kita akan kawal terus supaya ini bisa terealisasi dengan baik,” tegasnya. (Nc)
