Channelinfo.id – Dalam rangka melindungi kesehatan warga dan memperkuat pemerataan sektor kesehatan, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menjamin kesehatan gratis warganya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Artinya, warga Cilegon yang tercatat sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) sebanyak 100.220 orang berdasarkan hasil pendataan dan evaluasi pada 2025 akan dikover sepenuhnya oleh Pemkot Cilegon.
Kepala Dinkes Kota Cilegon Ratih Purnamasari mengatakan, program jaminan kesehatan dengan mengkover warga PBI BPJS menjadi bagian dari strategi Pemkot Cilegon memperluas akses layanan kesehatan, sekaligus memastikan masyarakat tidak terkendala biaya saat membutuhkan pelayanan medis. Kata Ratih, program BPJS gratis juga sebagai bentuk komitmen Pemkot Cilegon menghadirkan perlindungan kesehatan yang merata bagi warganya.
“Program BPJS gratis menjadi langkah konkret pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya. Ini bagian dari upaya memperkuat perlindungan kesehatan secara menyeluruh,” terang Ratih saat ditemui awak media di lingkungan Pemkot Cilegon, Senin (23/2/2026).
Kata Ratih, pihaknya terus melakukan pemutakhiran data penerima agar program tepat sasaran, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat. Selain jaminan kesehatan, pihaknya juga menyiapkan layanan klinik berjalan sebagai upaya mendekatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat. Program dirancang untuk menjangkau wilayah dengan akses fasilitas kesehatan terbatas, sekaligus meningkatkan deteksi dini penyakit. Pihaknya juga menyediakan program medical check-up gratis bagi ASN yang menjadi bagian dari agenda kesehatan daerah.
“Tapi, program itu masih tahap penyesuaian teknis dan fiskal agar implementasinya berjalan optimal,” ujarnya.
Baca Juga
Menurut Ratih, peningkatan kesehatan ASN penting untuk menjaga produktivitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Ratih memastikan, seluruh program kesehatan berjalan bertahap namun berkelanjutan, dengan prioritas pada akses layanan dasar dan perlindungan kesehatan masyarakat. Ratih juga menegaskan jika sektor kesehatan menjadi prioritas pembangunan jangka panjang. Program BPJS gratis, layanan klinik berjalan, serta agenda pemeriksaan kesehatan diproyeksikan terus diperluas sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan daerah.
“Kami optimistis, dengan capaian awal yang telah berjalan, pelayanan kesehatan yang inklusif dan merata dapat terus diwujudkan bagi masyarakat,” pungkasnya. (Ms/Nc)
