Channelinfo.id – Penanganan banjir akibat luapan sungai harus kolektif dan kolaboratif, karena hulu dan hilir sungai tidak berada dalam satu daerah, melainkan melibatkan beberapa daerah.
Itu disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Serang Ahmad Muhibin saat meninjau banjir yang diduga akibat luapan sungai di Komplek Bumi Ciruas Permai (BCP) 2, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Selasa (13/1/2026) malam.
Muhibin meninjau banjir didampingi Kepala Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas Sapta Mulyana. Menurut Muhibin, penanganan banjir di wilayah Ciruas, khususnya Komplek Taman Ciruas Permai (TCP) dan Komplek BCP 2 tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan lintas wilayah. Persoalan banjir di Kabupaten Serang, termasuk Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas, dinilai Muhibin, berkaitan erat dengan sistem aliran sungai yang hulunya berada di Kota Serang dan hilirnya masuk wilayah Kabupaten Serang. Oleh sebab itu, menurut Muhibin, solusi banjir tidak bisa dibebankan hanya pada satu daerah.
“Kalau bicara banjir akibat luapan sungai itu tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Hulunya di Kota Serang, hilirnya di Kabupaten Serang. Maka, penanganannya harus kolektif dan kolaboratif,” ujar Muhibin.
Komitmen penanganan banjir lintas wilayah tersebut, ditegaskan Muhibin, sudah disepakati pada Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Pendopo Gubernur Banten pada akhir Desember 2025 lalu. Rapat dipimpin langsung Gubernur Banten dan dihadiri Bupati Serang, Wali Kota Serang, serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cidanau–Ciujung–Cidurian.
“Sudah jelas pembagian tugasnya. Kabupaten Serang mengerjakan apa, Kota Serang mengerjakan apa, Provinsi Banten mengerjakan apa, dan BBWSC3 mengerjakan apa. Semua sudah menjadi komitmen bersama,” ungkapnya.
Saat ini, kata Muhibin, langkah darurat yang dilakukan, yakni pengerahan alat pompa air oleh Pemprov Banten, Pemerintah Kabupaten Serang, serta BBWSC3 untuk mengurangi genangan di kawasan terdampak.
Upaya teknis jangka panjang, lanjut Muhibin, baru dapat dilakukan setelah kondisi air sudah benar-benar surut.
“Dalam kondisi banjir, kita memang belum bisa bekerja maksimal secara teknis. Setelah air surut, barulah penanganan jangka panjang bisa dilakukan secara bersama-sama,” terangnya.
Muhibin tidak menampik, sejumlah kawasan perumahan berada pada posisi lebih rendah dibandingkan badan sungai, sehingga membutuhkan solusi teknis yang khusus dan berkelanjutan. Atas kondisi itu, Muhibin pun menyampaikan rasa prihatin kepada masyarakat yang terdampak banjir, serta mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar dan mempercayakan penanganan kepada pemerintah di semua tingkatan.
“Insya Allah, dengan semangat kolektif dan kolaboratif, persoalan banjir ini akan diselesaikan,” pungkasnya. (Ms/Nc)



