Channelinfo.id– Dalam rangka memperkuat literasi dan inklusi keuangan nasional, khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang merupakan salah satu segmen prioritas dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkolaborasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dan Bank Indonesia (BI) meluncuran Buku Saku Literasi Keuangan bagi Pekerja Migran bertajuk ‘PMI Cerdas Finansial, Menuju Indonesia Maju’ di Puri Ardhya Garini, Jakarta, Senin (10/11/2025) Jakarta (10/11/2025).
Peluncuran buku tersebut merupakan wujud nyata OJK menghadirkan panduan praktis bagi para PMI dan keluarganya untuk memahami cara mengelola keuangan secara bijak, aman, dan berkelanjutan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya menyampaikan bahwa PMI merupakan pahlawan devisa yang memberikan kontribusi besar bagi ekonomi nasional.
“Kita memilih hari yang sakral ini, Hari Pahlawan 10 November karena mas, mbak semua adalah para pahlawan devisa di negara kita. Para pekerja migran meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan harapan hidup bagi keluarga dan masyarakat, baik di daerah asal maupun di negara tempat bekerja,” ujar Friderica.
Friderica juga menyoroti besarnya potensi ekonomi dari pekerja migran Indonesia yang dapat menjadi pengungkit bagi penguatan inklusi dan pemberdayaan keuangan nasional. Berdasarkan data KP2MI dan BI, pada 2024 nilai remitansi yang dikirimkan ke Indonesia mencapai Rp251–263 triliun, setara dengan sekitar 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang berasal dari lebih dari 3,9 juta PMI. Rata-rata setiap pekerja mengirimkan sekira Rp64 juta per tahun atau Rp5,3 juta per bulan kepada keluarga di tanah air.
Baca Juga
Kemudian, jika melihat arus remitansi pekerja migran yang mencapai lebih dari 250 triliun rupiah per tahun, kata Friderica, membuka peluang besar bagi industri jasa keuangan nasional. Artinya, seluruh pelaku industri, baik perbankan, pegadaian, asuransi, maupun lembaga keuangan mikro mempunyai tanggung yang jawab besar untuk meningkatkan literasi, terutama inklusi.
“Bagaimana mas, mbak semua yang mau berangkat harus kita bekali bersama untuk kemudian bisa melakukan inklusi keuangan yang baik, tahu nanti caranya kirim uang ke rumah bagaimana, bagaimana mengolah keuangan dengan baik dan seterusnya,” terang Friderica.
Friderica menjelaskan, peluncuran buku saku merupakan langkah konkret untuk melindungi PMI dari risiko keuangan, sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola pendapatan.
Baca Juga
“PMI yang cerdas finansial, khususnya di era digital akan meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarga, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi sektor keuangan,” tandas Friderica.
Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI Mukhtarudin mengapresiasi sinergi lintas lembaga yang diwujudkan dalam peluncuran buku saku sebagai langkah nyata peningkatan literasi dan pelindungan bagi PMI. Dijelaskan Mukhtarudin, kegiatan juga merupakan kolaborasi sinergitas KP2MI dengan seluruh stakeholder, termasuk OJK, BI dan pelaku usaha.
“Buku saku ini menjadi panduan bagi para pekerja migran agar lebih bijak menggunakan keuangannya,” jelas Mukhtarudin.
Ia juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menjaga data pribadi dan menghindari penipuan yang memanfaatkan rekening atau identitas PMI.
“Data diri dan rekening jangan sembarangan dikasihkan. Banyak kasus PMI rekeningnya digunakan untuk menipu, bahkan melanggar hukum. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini penting untuk memberikan pemahaman agar PMI lebih bijak mengelola keuangannya,” pesan Mukhtarudin.
Kegiatan peluncuran juga dihadiri Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Kepala Departemen Survailans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen BI Anton Daryono, serta para narasumber dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan PMI.
Baca Juga
Melalui peluncuran buku itu, OJK, KP2MI, dan BI berkomitmen memperluas jangkauan edukasi keuangan kepada PMI di seluruh daerah kantong pekerja migran, seperti Jawa Barat, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, dan Bali. Program edukasi itu juga akan diintegrasikan dengan kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) agar setiap PMI mendapatkan bekal literasi keuangan sejak dini. OJK menegaskan bahwa pemberdayaan PMI tidak hanya soal perlindungan, tetapi juga kemandirian finansial untuk membangun masa depan yang lebih sejahtera. (Nc)
