Channelinfo.id– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengantisipasi tiga isu utama menjelang Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026, yakni persoalan cuaca, pasokan pangan hingga persoalan keamanan. Atas kondisi itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Banten menegaskan kesiapsiagaannya untuk bersinergi dengan berbagai unsur untuk mengantisipasi tiga isu utama tersebut.
Itu terungkap pada Rapat Zoom Meeting bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam rangka antisipasi Momentum Nataru 2025- 2026 di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Senin (1/12/2025).
Turut hadir Sekda Banten Deden Apriandhi, Kepala Bakesbangpol Banten Novriyadi Purwansyah didampingi Plt Kepala Bidang (Kabid) Kewaspadaan Nasional dan Plt Kabid Ketahanan Sosial Ekonomi pada Bakesbangpol Banten.
Rapat membahas antisipasi kerawanan akan adanya peningkatan mobilisasi masyarakat menyambut libur Nataru, selain adanya peningkatan permintaan bidang pangan, hotel, restoran, tempat wisata hingga transportasi. Selain itu juga, adanya potensi bencana alam hidrometeorologi seperti curah hujan ekstrem, angin kencang, puting beliung, banjir, tanah longsor hingga gelombang pasang.
Baca Juga
Sekda Banten Deden Apriandhi mengatakan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian hingga lembaga terkait saat ini tengah mempersiapkan diri menghadapi libur Nataru, karena akhir-akhir ini banyak faktor yang membuat semua pihak harus berhati-hati dan meningkatkan kesiapsiagaan. Disebutkan Deden, ada tiga isu utama yang perlu diantisipasi menjelang Libur Nataru. Pertama, kata Deden, persoalan cuaca, dimana pihaknya turut prihatin atas bencana yang terjadi di beberapa daerah, terutama di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Isu kedua, diungkapkan Deden, yakni terkait pasokan pangan yang tidak boleh terhambat akibat masa libur Nataru. Sedangkan Isu ketiga, kata Deden, yakni faktor keamanan. Oleh karena itu, Kemendagri pada Rakor meminta adanya kolaborasi antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para pemangku kepentingan di daerah. Terkait mitigasi bencana, menurut Deden, Banten termasuk salah satu daerah yang berpotensi mengalami banjir rob, karena wilayah dikelilingi garis pantai.
“Potensi ini harus diantisipasi dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai langkah yang harus dilakukan saat terjadi musibah, serta memastikan kesiapsiagaan tim BPBD kabupaten/kota,” terang Deden.
Baca Juga
Tidak sampai di situ, Deden juga menyoroti persoalan truk penambangan atau aktivitas truk penambangan atau Over Dimension Over Loading (ODOL) yang kembali marak atau terjadi peningkatan. Bahkan, peningkatan aktivitas truk di jalan sampai tujuh kali lipat pasca penutupan tambang di Jawa Barat.
“Situasi ini berpotensi menimbulkan kesulitan saat libur Natal dan Tahun Baru, karena masyarakat harus berbagi ruang jalan dengan ribuan truk,” tukas Deden.
Oleh karena itu, Deden mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mengkaji ulang pembatasan aktivitas truk penambangan.
“Bila perlu penutupan sementara saat libur Nataru,” perintah Deden.
Deden mencontohkan periode Hari Raya Idul Fitri dimana beberapa ruas jalan tol ditutup untuk kendaraan tertentu, kecuali angkutan pangan.
Baca Juga
“Saya berharap, nantinya ada pembatasan truk tambang langsung dari pemerintah pusat,” harap Deden. (Adv)***
