Channelinfo.id– Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) RI Yandri Susanto memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang viral soal polemik ekspansi minimarket saat menghadiri acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) lintas Kementerian terkait Program Pemberdayaan Masyarakat melalui skema Koperasi di Desa Merah Putih (KDMP) Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Selasa (24/2/2026).
Selain Yandri, acara juga dihadiri Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf, Menteri Koperasi (Menkop) RI Ferry Juliantono, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) RI Farida Farichah, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI Agus Jabo Priyono, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, serta Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah.
Diketahui, pernyataan Yandri sempat viral dan menuai sorotan di media massa maupun media sosial karena niatnya yang ingin menutup gerai minimarket seperti Indomaret dan Alfamart dengan KDMP. Dalam sambutannya, Yandri pun menyinggung soal polemik ekspansi minimarket tersebut. Yandri menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat menutup gerai yang sudah beroperasi seperti Indomaret dan Alfamart, melainkan ingin menghentikan izin baru agar tidak mematikan usaha rakyat di desa, khususnya KDMP.
“Yang sudah berjalan silakan tetap beroperasi. Yang kami hentikan adalah izin baru dan ekspansi baru. Negara harus berpihak kepada rakyat desa. Koperasi Desa Merah Putih dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” kelitnya.
Terkait kolaborasi KDMP dengan lintas Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam membangun desa serta mengentaskan kemiskinan, Yandri pun menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa seluruh elemen bangsa harus bekerja sebagai satu tim.
Baca Juga
“Kita ini bukan superman, tetapi super team. Tidak ada Kementerian atau lembaga yang bisa bekerja sendiri. Jika semua berjalan bersama, Insya Allah Indonesia menjadi negara yang benar-benar bahagia,” ujar politisi PAN ini.
Dijelaskan Yandri, kolaborasi antara Kemenkes PDT, Kemensos, Kemenkop, dan BP Taskin bertujuan untuk mengubah kemiskinan di desa menjadi kebahagiaan. Dengan 75.266 desa yang ada di seluruh Indonesia, menurut Yandri, penguatan ekonomi desa menjadi kunci pemerataan kesejahteraan. Yandri mencontohkan KDMP yang sudah berjalan baik mempunyai omzet sekira Rp150 juta per bulan dan keuntungan sekira 30 persen.
“Ke depan, Koperasi Desa akan diperkuat dengan berbagai program seperti Desa Ekspor, Desa Wisata, Desa Tematik, Desa Peternakan Ayam Petelur dan Pedaging, serta program Ketahanan Pangan,” ungkap mantan Anggota DPR RI ini.
Baca Juga
Yandri juga memastikan jika dana desa tidak dikurangi, melainkan diperbaiki tata kelolanya agar lebih efektif dalam mendorong pemerataan ekonomi. KDMP, disebut Yandri, sebagai instrumen strategis untuk memastikan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat desa. Yandri menambahkan, minimal 20 persen keuntungan KDMP harus kembali menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes), sementara sisa hasil usaha lainnya kembali kepada masyarakat. Suami dari Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah ini pun mengajak Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pendamping Desa, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan KDMP sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
“Bangun desa, bangun Indonesia. Desa terdepan untuk Indonesia,” pungkasnya. (Ms/Nc)
