Channelinfo.id– Warga di 60 Desa dari 326 Desa di Kabupaten Serang disebut masih berperilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau dolbon (istilah modol di Kebon). Atas kondisi itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang segera melakukan intervensi, salah satunya membangun sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) di wilayah 60 Desa tersebut.
Demikian diungkapkan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah (Zakiyah) pada Rapat koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Rakor Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di Aston Anyer Beach Hotel, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, beberapa waktu lalu.
Rakor dihadiri Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Serang Maksum, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Serang Kiai Muhit, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat dan para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Serang.
Zakiyah mengklaim, kebiasaan masyarakat melakukan BABS dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan berkat peningkatan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) oleh masyarakat yang mencapai 80 persen dari sebelumnya hanya 20 persen. Kendari demikian, ditegaskan Zakiyah, pihaknya tetap akan terus melakukan intervensi kepada masyarakat agar menerapkan PHBS untuk menghilangkan kebiasaan masyarakat melakukan BABS.
“Masih ada (masyarakat-red) kurang lebih 60 desa yang masih buang air besar sembarangan (BABS-red). Tentu saya secara pribadi dan pemerintah daerah akan terus mengintervensi,” tegasnya.
Baca Juga
Kendati tahun ini anggaran masih terlalu kecil karena faktor kondisi fiskal, kata Zakiyah, kedepan pihaknya akan berkolaborasi dengan para pengusaha untuk penyaluran CSR (Corporate Social Responsibility) atau tanggung jawab sosial perusahaan untuk melakukan intervensi membangun MCK atau rumah masyarakat yang belum memiliki jamban atau toilet agar tidak ada lagi masyarakat yang BABS.
Disebutkan Zakiyah, baru 15 kecamatan dari 29 kecamatan yang mendapatkan penghargaan bebas BABS. Meski begitu, Zakiyah meyakini, sebelum masa jabatannya berakhir di Kabupaten Serang bisa zero masyarakat BABS. Menurut Zakiyah, penanganan BABS merupakan tugas bersama lintas sektoral yang harus bekerja secara masif.
“Ke depan kita maunya bisa teratasi segera (perilaku BABS-red) dengan melakukan akselerasi. Sebelum selesai (masa jabatan-red) diusahakan zero dari buang air besar sembarangan,” intruksi Zakiyah.
Baca Juga
Menurut Zakiyah, untuk mengatasi perilaku BABS dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak, terutama masyarakat, Kepala Desa, Ketua RT/RW untuk terus menyosialisasikan kepada masyarakat setempat agar tidak melakukan kebiasaan BABS, karena akan berdampak menimbulkan banyak penyakit yang muncul di wilayahnya.
“Saya yakinlah kalau kita nanti lebih masif warga juga pasti ke depan akan semakin berpikir lebih modern, karena semakin lama manusia itu berpikir lebih realistis,” tandas istri Menteri Desa (Mendes) dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI Yandri Susanto.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang dr Efrizal menambahkan, dalam dua tahun terakhir hanya 20 persen masyarakat yang menerapkan PHBS, dengan tidak melakukan BABS. Namun, tahun ini mengalami peningkatan masyarakat yang menerapkan PHBS tidak melakukan BABS mencapai 80 persen.
“Hanya 20 persen ini kan luar biasa, saya pikir masyarakat lama-lama juga coba kalau mereka ke Serang masih mau BABS, tidak kan! Artinya, bisa sebenarnya, cuma salah satu budaya tapi tidak semua juga. Bikin WC itu ga gampang loh, biayanya, ini perlu support pemerintah,” terang mantan Wakil Direktur (Wadir) Pelayanan RSUD dr Dradjat Prawiranegara (RSDP) ini. (Nc)
