Channelinfo.id – Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Satuan Petugas (Satgas) Pangan akan melakukan peningkatan pengawasan distribusi bahan pokok atau Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Pasar Tradisional menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah guna mencegah praktik penimbunan yang berpotensi memicu kenaikan harga di pasaran.
“Kami bersama Satgas Pangan akan turun langsung melakukan Sidak ke Pasar untuk memastikan tidak ada praktik penimbunan bahan pokok agar stabilitas harga dipasaran tetap terjaga,” ungkap Wali Kota Cilegon Robinsar usai membuka acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Aula Setda II Pemkot Cilegon, Rabu (13/5/2026).
Robinsar juga menegaskan, pihaknya saat ini terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Pemprov Banten menyusun strategi pengendalian inflasi daerah untuk OPD agar dapat memiliki roadmap jelas terkait pengendalian inflasi di Kota Cilegon. Menurut Robinsar, HLM merupakan agenda penting untuk memastikan agar laju inflasi tetap terkendali, sekaligus menjamin ketersediaan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat.
“HLM ini juga dalam rangka menjaga perihal naik turunnya harga yang harus bisa kita kontrol,” terangnya.
Menurut Robinsar, pengendalian inflasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari menjaga ketersediaan stok pangan hingga memastikan distribusi barang berjalan lancar.
Apalagi, menjelang Idul Adha kebutuhan masyarakat pasti akan meningkat. Oleh karena itu, ia meminta agar stok daging maupun bahan pokok lainnya dipastikan aman dan mencukupi. Robinsar juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung distribusi, seperti kondisi jalan dan transportasi untuk memastikan agar pasokan barang tidak mengalami hambatan.
“Kita juga akan melakukan sejumlah langkah strategis di antaranya melaksanakan pemantauan harga dan stok secara intensif, baik di pasar tradisional maupun pasar modern, mengoptimalkan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah untuk menjaga keterjangkauan harga, melaksanakan sidak pasar, menjaga kelancaran distribusi barang dan mengantisipasi hambatan logistik, serta penguatan koordinasi dengan Bulog, distributor, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum,” pungkasnya. (Ms/Nc)


