Channelinfo.id– Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 6,6 hektare di wilayah Kabupaten Serang akan dialihfungsikan untuk pembangunan Exit Tol menuju Rumah Sakit Adhyaksa milik Kejaksaan di Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang. LP2B yang dialihfungsikan itu akan diganti tiga kali lipat dan sudah disediakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) di wilayah Kecamatan Cikeusal.
Penyediaan LP2B untuk pembangunan Exit Tol menuju RS Adhyaksa itu ditandai penandatangan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang bersama Kejati Banten dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Banten di Pendopo Bupati Serang, Selasa (3/2/2026).
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah bersama Kepala DPUPR Banten Arlan Marzan, dilanjutkan penandatangan Kerja Sama (PKS) antara Kepala DPUPR Provinsi Banten Arlan Marzan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Suhardjo, dan Kepala DPUPR Kabupaten Serang Mochammad Ronny Natadipraja disaksikan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Banten Ardito Muwardi.
Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Serang Zaldi Dhuhana, Asda I Pemkab Serang Syamsuddin, Asda II Pemkab Serang Febriyanto, dan jajaran Pemkab Serang, serta jajaran Kejati Banten.
Wakil Kepala Kejati Banten Ardito Muwardi mengatakan, akses menuju RS Adhiyaksa jaraknya cukup jauh dari jalan utama Serang-Cilegon, sehingga perlu akses yang cepat dan dekat agar lebih memudahkan masyarakat sampai ke rumah sakit. Untuk memudahkan akses itu, kata Ardito, maka harus dibangun exit tol dari Tol Serang-Panimbang yang lahannya merupakan LP2B milik Pemkab Serang diiringi ganti rugi yang sesuai Peraturan Daerah (Perda) dan undang-undang yang berlaku, yakni penggantinya harus tiga kali lipat. Diungkapkan Ardito, pihaknya akan membangun exit tol dari Tol Serpan untuk mempercepat akses menuju RS Adhiyaksa menggunakan LP2B.
Baca Juga
“Lahan penggantinya sudah kami siapkan. Kami harap adanya exit tol ini bisa memperlancar akses ke rumah sakit dan perkantoran Puspemkab Serang,” harapnya
Ardito mengungkapkan, LP2B yang disiapkan sebagai lahan pengganti LP2B luasnya mencapai 22,3 hektare di Kecamatan Cikeusal yang merupakan lahan baku sawah belum produktif untuk nantinya bisa ditingkatkan, karena tetap digunakan untuk persawahan. Sedangkan, LP2B yang akan digunakan untuk pembangunan exit tol luasnya mencapai 6,6 hektare yang ditargetkan tahun ini sudah dimulai pengadaan lahannya dan tahun depan mulai kontruksi.
”Lahan penggantinya ada di Kecamatan Cikeusal juga, jadi makin luas lahan pertanian diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa meningkat,” harapnya.
Baca Juga
Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah (Zakiyah) mendukung rencana Kejati Banten untuk membangun exit tol dari Tol Serpan selagi ada ganti rugi lahan yang lebih menguntungkan atas LP2B yang akan digunakan. Kata Zakiyah, lahan pertanian LP2B merupakan milik masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan.
“Tapi nanti ada penggantinya yang lebih luas yaitu 22,3 hektare di Kecamatan Cikeusal,” ungkapnya.
Ditegaskan Zakiyah, pihaknya harus menjaga ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Serang. Kata Zakiyah, sudah ada aturannya ketika ingin menggunakan LP2B, maka harus diganti tiga kali lipat.
“Lahan pengganti nanti akan tetap digunakan untuk persawahan juga,” tegas istri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanton ini.
Zakiyah berharap, ke depan keberadaan RS Adhyaksa akan berdampak positif terhadap masyarakatnya, terutama dalam pelayanan kesehatan dan mobilitas warga di wilayah Kragilan dan sekitarnya.
“Lahan LP2B lahan sawah dan akan digunakan untuk sawah kembali, untuk pertanian. Semoga semua berjalan dengan lancar sesuai yang kita harapkan,” harapnya.
Baca Juga
Terkait itu, Kepala DPUPR Provinsi Banten Arlan Marzan menambahkan, luasan lahan yang digunakan untuk pembangunan exit tol yaitu 9,3 hektare, namun yang terindikasi sebagai LP2B seluas 6,6 hektare. Sehingga, berdasarkan ketentuan pada Perda maupun di Undang-undang harus mengganti minimal tiga kali lipat. Kejati Banten, kata Arlan, sudah menyiapkan penggantinya seluas 22,3 hektare atau lebih luas dari sebelumnya.
“Tidak boleh alih fungsi, harus tetap digunakan untuk LP2B juga. Kalau dialih-fungsikan dengan yang lainnya melanggar aturan,” jelasnya. (Nc)
