Channelinfo.id – Pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon pada 2025 meraih nilai dengan predikat tertinggi dari Ombudsman RI dengan 85,13 poin atau berjalan baik serta mendapatkan tingkat kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi.
Itu terungkap pada acara Penyampaian Hasil Opini Ombudsman RI Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Aula Setda II Pemkot Cilegon, Senin (11/5/2026).
“Hasilnya dari penilaian kami Kota Cilegon mendapatkan nilai kualitas tinggi dengan nilai 85,12 poin. Kualitas tinggi itu artinya pelayanan yang diberikan sudah sangat baik dan kepercayaan masyarakat juga cukup tinggi,” terang Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Fadli Afriadi yang hadir pada acara tersebut.
Fadli mengatakan, penilaian opini Ombudsman tahun 2025 berbeda dengan periode sebelumnya, dimana pihaknya memberikan penilaian secara menyeluruh terhadap potensi maladministrasi pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah.
“Tahun 2025 memang agak berbeda dengan periode sebelumnya yang hanya menilai kepatuhan. Nah, sekarang kita memberikan opini atas pelayanan publik,” terangnya.
Baca Juga
Diungkapkan Fadli, ada empat dimensi utama dalam penilaian, yakni input, proses, output, dan pengaduan. Dimensi input menilai terkait aspek pengetahuan, kompetensi aparatur, hingga sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Sementara dimensi proses merupakan penilaian yang dilakukan terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang sesuai standar serta bebas dari maladministrasi. Selanjutnya dimensi output dilihat dari hasil penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang dijalankan pemerintah daerah. Pihaknya juga menilai terkait keterbukaan kanal pengaduan masyarakat serta tindak lanjutnya terhadap setiap laporan yang masuk.
“Itu penting sebagai upaya kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” jelasnya.
Terkait pengaduan, Fadli menilai, di Kota Cilegon sudah cukup baik dengan nilai 9 dari total maksimal 13 poin. Namun demikian, pihaknya menilai masih diperlukan penyempurnaan, terutama melalui peningkatan kapasitas tim pengelola pengaduan agar supaya mampu merespons kebutuhan masyarakat yang semakin kritis. Ia berharap, Pemkot Cilegon dapat merespons setiap pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat agar masyarakat lebih memilih menyampaikan aduannya melalui kanal resmi pemerintah dibandingkan media sosial.
Baca Juga
“Dengan tindak lanjut yang cepat, maka tingkat kepercayaan masyarakat juga semakin meningkat,” ujarnya
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Pemkot Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra mengucapkan rasa syukur atas capaian Pemkot Cilegon yang berhasil meraih predikat kualitas tinggi dari hasil penilaian Ombudsman terkait pelayanan publik tahun 2025.
“Alhamdulillah Cilegon dapat kualitas tinggi. Bahkan, informasi dari Pak Fadli, walaupun seluruh daerah di Banten mendapat predikat kualitas tinggi, nilai Kota Cilegon menjadi yang tertinggi,” ucapnya.
Aziz menilai, capaian tersebut menjadi motivasi bagi Pemkot Cilegon untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan pengaduan masyarakat melalui saluran resmi yang telah disediakan. Terkait pengaduan masyarakat, pihaknya sudah menyediakan kanal pengaduan, salah satunya melalui Super Apps Cilegon Juare.
“Kami harap masyarakat dapat menyampaikan kritik maupun aduannya melalui aplikasi tersebut agar segera ditindaklanjuti,” harapnya.
Menurut Aziz, setiap aduan masyarakat harus dipandang sebagai masukan positif untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Oleh Karena itu, Ia menghimbau seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih responsif menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.
Baca Juga
“Setiap aduan itu bukan berarti pelayanan kita jelek, justru menjadi masukan untuk dilakukan perbaikan dan perencanaan ke depan,” terangnya.
Dengan adanya aduan, lanjut Aziz, pemerintah bisa mengetahui apa saja yang masih perlu ditingkatkan. Untuk itu, Aziz meminta OPD agar respon cepat jika ada pengaduan yang masuk. Terkait Penilaian tahun ini, kata Aziz, pihaknya tengah mempersiapkan peningkatan pelayanan sektor infrastruktur.
“Pelayanan terkait infrastruktur sedang kami tingkatkan, termasuk respons terhadap aduan masyarakat terkait jalan rusak maupun persoalan infrastruktur lainnya, dimana kita akan upayakan agar setiap laporan yang masuk ditindaklanjuti secara cepat supaya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga terus meningkat,” pungkasnya. (Ms/Nc)
